Pada tanggal 24 -26 Januari 2010, Pelkesi telah menyelenggarakan kegiatan berjudul Training of Trainer Bagi Fasilitator Wilayah Pelkesi "Dalam Pemberdayaan Kelompok Kader Mandiri". Acara yang diikuti oleh 9 peserta ini (masing-masing wilayah mengirimkan 2 delegasi kecuali wilayah V 1 delegasi) diselenggarakan di Pusdiklat SDM Depkes yang beralamat di Jalan Hang Jebat Raya, Kebayoran Baru, dengan Sri Bayu Selaadji, S.Psi.,MPD sebagai pimpinan pelatihan.
Memasuki usia ke-26 tahun yang tepatnya jatuh pada tgl 17 September 2009, Pelkesi ingin memberikan pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu isu yang cukup strategis dengan moment ulang tahun Pelkesi ke-26 ini adalah membangun pencitraan Pelkesi sebagai organisasi Kristen yang peduli terhadap kesehatan yang utuh dan menyeluruh (holistik). Bentuk kepedulian ini harus dimulai dari komunitas Kristen kepada komunitas umum.
Menyikapi gempa 7,6 Skala Richter yang terjadi di Padang, 30 September lalu, Pelkesi mengirimkan tim medis untuk meringankan beban para penyintas di Padang dan Pariaman. Tim tiba di Padang tanggal 4 Oktober, bergabung dengan Posko YTBI dan PGIW Sumbar yang dipusatkan di GPIB Efrata Padang. Pelayanan kesehatan dimulai tanggal 5 – 9 Oktober 2009, di sejumlah titik antara lain di Kecamatan Sicincin, Parit Malintang, Banuaran, dan lain – lain.
Alor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdiri dari 3 pulau besar dan enam pulau kecil yang saat ini ada penghuninya; memiliki luas wilayah 2.864,64 Km2, yang dibagi menjadi 17 kecamatan secara administrasi pemerintahan. Secara geografis daerah ini merupakan pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah. Lebih separuh luas wilayah (64,25 %) merupakan daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan lebih dari 400. Dengan kondisi geografis yang demikian, bagi sebagian besar masyarakat Alor tidak ada pilihan lain tinggal di daerah pegunungan atau bermukim di lembah. Keadaan ini mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan. Hampir semua kota kecamatan memiliki Puskesmas, tetapi karena pelayanan menyesuaikan dengan “jam-kantor”, dan beberapa petugas kesehatan tinggal di tempat lain (di luar Puskesmas), pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengalami hambatan yang berarti. Masyarakat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan.