English click here Please click here for the English version
Pelatihan Pro Poor Budget PDF Cetak Email

Cipayung, 23-26 Juni 2009

Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari di Cipayung ini diselenggarakan oleh Prakarsa bekerjasama dengan JKLPK. Tujuan pelatihan lebih kepada memberikan pemahaman yang sama kepada semua wakil lembaga pelayanan Kristen mengenai pro poor budget. Pelatihan ini diawali dengan bagaimana perspektif teologi terhadap kemiskinan dan anggaran publik. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru  arti dari sebuah kemiskinan itu tersurat. Alkitab menegaskan bahwa orang-orang miskin, yang lemah dan tertindas, telah menjadi tujuan tindakan pembebasan Allah.

Pengertian Kemiskinan disini dibedakan menjadi :
•    Kemiskinan mutlak artinya kondisi dimana kebutuhan primer tak terpenuhi, apalagi kebutuhan sekunder hanya mimpi.
•    Kemiskinan relatif artinya ketidakmerataan pembagian pendapatan nasional, yang menyebabkan munculnya kesenjangan sosial-ekonomi yang sangat mencolok.

Istilah kemiskinan dalam perjanjian lama antara lain : 1) Rash : orang miskin (miskin mutlak), 2) Ebyon : pengemis, yang mengahrapkan belas kasih orang lain,  3) Dal : orang-orang lemah, 4) Ani : orang-orang yang tidak memiliki apapun, direndahkan dan hidup terhina , 5) Anaw : orang-orang yang rendah hati dan merasa tidak layak dihadapan Allah. Referensi dari Ayub 24: 2-14, Am.2:6-7, Yes.10:1-2, Mik.6:10-11, Yer.5:27; 6:12, Yeh.22:29, Hab.2:5-6.

Istilah kemiskinan dalam perjanjian baru juga ada beberapa : 1) Ptokhos : tidak memiliki apapun dan bernasib malang, terhina dan tersisih, 2) Penes : orang miskin, 3) Penikhros : orang miskin,   dan 4) Endies : termiskinkan oleh karena kondisi yang tidak menguntungkan mereka. Referensi dari Mat.11:5, 25:35, Luk.14: 13-21, 16:20, Mark.10:46-52.

Kemiskinan bukanlah kehendak Allah bagi manusia, seperti yang dialami oleh Ayub, namun kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh terperangkap oleh suratan takdir, tapi harus diatasi dengan kerja keras, dengan meniadakan segala bentuk kekerasan, penindasan, ketidakadilan, eskploitasi atas sesama manusia.

Bersinggungan dengan kebijakan anggaran, penyusunan anggaran harus berpihak pada kepentingan rakyat khususnya masyarakat miskin dan lemah. Penentuan skala prioritas berorientasi pada pengentasan kemiskinan, peniadaan segala bentuk penindasan dan penegakan keadilan.

Konsep Anggaran Negara dan Pro Poor Budget, mengapa penting ? karena napas program adalah anggaran. Bila Pemerintah menyatakan mendukung program masyarakat (apakah kesehatan, pendidikan, dll) ternyata dalam pengganggaran minim bahkan nol itu hanya omong kosong belaka. Dalam hal anggaran, LPK/LSM lebih banyak bergerak di daerah, maka perencanaan anggaran lebih difokuskan pada anggaran daerah. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam anggaran daerah :
o    APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )  berdasarkan Permendagri 13/2006 dan 59/2007 memiliki struktur pendapatan dan belanja
o    Pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
o    Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.
o    Dokumen untuk analisis anggaran daerah
o   Dokumen yang perlu antara lain RPJPD, RPJMD, hasil Musrenbang, Kebijakan Umum Anggaran ( KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan PPA, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dan Renja SKPD.
o    Setiap anggaran dalam perencanaan pasti punya kepentingan

Apa sebenarnya miskin itu? ada beberapa acuan yang bisa dipakai yaitu :
•    SPNK : kondisi seseorang atau sekelompok orang, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
•    BKKBN : Keluarga miskin  (1) keluarga pra sejahtera dan (2) keluarga sejahtera 1
•    BPS : ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimal/yang layak
•    World Bank & United Nation : kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, yang dapat diterjemahkan  ke ukuran finansial dalam bentuk uang yaitu US $ 1 per hari atau US $ 2 per hari (tingkat pendapatan).

Ukuran kemiskinan sangat berbeda-beda, tergantung dengan sumber kemiskinan itu sendiri. Ada yang bersumber dari nilai-nilai struktural seperti berdasarkan upah minimun, pembebasan lahan, peluang usaha. Sumber lain dilihat dari kultural seperti mental/prilaku, adat lokal misal di Bali ada satu daerah yang justru kalau mereka keluar dari kampung mereka harus menjadi peminta-minta. Bila dikaitkan dengan kebijakan pro poor budget bahwa penerima manfaat adalah kelompok miskin, langsung atau tidak langsung, lebih besar dari kelompok non miskin. Kemudian mengangkat kelompok miskin dari kemiskinan.  PRO POOR BUDGET ? BUDGET FOR THE POOR.

Ada tiga kluster sebagai jalan keluar dari kemiskinan :
•    Pembangunan ekonomi yang pro poor seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dll
•    Pelayanan dasar  yang pro poor seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi dan perumahan
•    Sistem Jaminan Sosial seperti asuransi kesehatan, bantuan langsung, dll

Sedangkan Anggaran Publik adalah kebijakan tentang perkiraan/rencana penerimaan dan pengeluaran negara/daerah, yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode tertentu.
Jangan hanya melihat pro poor pada kebijakan yang ditetapkan, namun dilihat sampai ke budget yang direncanakan.

Fungsi anggaran adalah regulasi (pajak, cukai rokok), stabilisasi ( tingkat bunga, harga bensin) dan redistribusi  (retribusi dan subsidi).

Perencanaan Penganggaran Daerah
Diilustrasikan dengan sebuah games ”memasukan paku ke dalam botol dengan 4 tali yang dipegangan oleh 4 orang dan seorang komando”, untuk sampai memasukkan paku ke dalam botol, pasti terjadi tarik menarik diantara ke 4 tali sampai mendapatkan posisi yang pas untuk masuk ke lubang botol. Apa kaitan dengan anggaran daerah? Penganggaran disusun oleh beberapa stakeholder dengan memiliki kepentingan  masing-masing. Dengan pemimpin yang baik (komunikasi, koordinasi, negosiasi, dll ) akan memperoleh titik temu. Output dari perencanaan adalah anggaran. Perencanaan tanpa anggaran adalah mimpi, sebaliknya penganggaran tanpa perencanaan adalah pemborosan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan :
a.    Partisipasi
b.    Transparansi (keterbukaan informasi)
c.    Akuntabilitas
d.    Seremoni
e.    Konflik prioritas
f.    PNPM

Konsep Kemiskinan di Indonesia :
•    kemiskinan makro : memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan
•    kemiskinan mikro : kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar
•    kemiskinan hak : tidak terpenuhi hak-hak dasar baik seseorang atau kelompok (laki-laki atau perempuan).

Advokasi Pro Poor Budget
Advokasi Pro Poor Budget diklasifikasikan berdasarkan prosedur, metode dan basis. Berdasarkan Prosedur dibedakan atas litigasi dan non litigasi. Litigasi menonjolkan aspek isi hukum, prosedur dan format hukum, sedangkan non litigasi lebih mendorong pada aspek perubahan kebijakan, peraturan dan sikap melalui jalur non tekstual.

Berdasarkan metode dibedakan atas metode konflik/konfrontatif dan harmoni. Konflik cenderung melakukan konfrontasi secara terbuka. Sedangkan metode harmoni lebih mementingkan proses kolaborasi dan negosiasi dalam menyelesaikan suatu masalah.

Berdasarkan basis dibagi menjadi : basis riset, model, jaringan, dan komunitas.

Konsep Advokasi anggaran dan kemiskinan adalah serangkaian upaya mempengaruhi kebijakan penyusunan anggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan publik/masyarakat luas.

Tujuan advokasi Pro Poor yaitu memastikan anggaran memihak dan memenuhi hak-hak golongan miskin, tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh para pelaksana dan berdampak efektif untuk menciptakan kesejahteraan golongan miskin.